OK OCE, Ditinggal Lalu Dijual
Foto: Merdeka
Sumber.com - Bakal Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno menjanjikan akan menjalankan OK OCE sebagai program nasional. Dalam acara debat cawapres Minggu (17/3), Sandi mengatakan bahwa program tersebut telah sukses di Jakarta dan akan diterapkan di seluruh Indonesia.
Sebetulnya OK OCE adalah program andalan yang dijanjikan Sandi sejak Kampanye Pilkada DKI 2017. Setelah resmi dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, program tersebut masih santer digembar-gemborkan keduanya.
Namun hingga Oktober 2018, OK OCE ternyata tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Pasalnya, program tersebut tidak memiliki landasan hukum yang kuat meski jika melansir situs okoce.me, jumlah pendaftarnya mencapai 54.713 per 12 Oktober 2018.
Sandi mengklaim bahwa ketakadaan landasan hukum OK OCE terjadi karena program tersebut diikat oleh perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemprov DKI dengan Perkumpulan Gerakan OK OCE (PGO). Dia berdalih program OK OCE itu akan diatur lebih jauh lewat Peraturan Gubernur (Pergub) atau bisa saja diatur lewat Peraturan Daerah (Perda).
Tak hanya itu, pendamping dari program OK OCE pun memiliki masalah sendiri. Dalam rapat pembahasan APBD Perubahan 2018 bersama DPRD DKI, terungkap jika selama ini pendamping OK OCE belum bersertifikat.
Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan (KUKMP) Irwandi mengatakan proses rekrutmen 200 pendamping OK OCE yang saat sudah ada memang tak menyertakan syarat sertifikasi profesi.
Karenanya, Pemprov DKI lewat Dinas KUKMP mengajukan anggaran sebesar Rp3,9 miliar pada APBD Perubahan 2018 yang digunakan untuk pelatihan dan uji kompetensi pendamping OK OCE. Namun, DPRD DKI tak meloloskan pengajuan anggaran itu karena sejak awal tidak masuk dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018.
OK OCE pun tak luput dari beberapa masalah lain. Beberapa gerai di Jakarta terpaksa ditutup karena tak mampu membayar sewa lahan. Ini terjadi paska Sandi cabut dari DKI dikarenakan akan bertarung di Pilpres 2019.
Melansir CNNIndonesia, ada masalah pemberian hadiah umrah kepada lima peserta OK OCE yang beruntung yang dijanjikan Sandi saat masih menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Hadiah bagi lima peserta OK OCE yang beruntung bakal didanai langsung dari uang pribadi Sandi.
Namun, muncul wacana dana hadiah peserta OK OCE itu akan dibebankan ke APBD seusai kepergian Sandi. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai program OK OCE sebenarnya sudah berjalan, hanya saja tak optimal. Terkebih, sejak Sandi mengundurkan diri sebagai Wagub DKI Jakarta.
"Begitu Sandi meninggalkan [DKI], agak keleleran juga, terjadi semacam kemandekan, seperti ada jalan buntu harus ke mana OK OCE itu," tutur dia beberapa waktu lalu.
Terlebih, kata Trubus, program OK OCE tersebut juga tidak ada pengawasan ataupun kontrol terhadap pelaksanaannya. Hal itu disebabkan karena program tersebut hingga kini masih belum memiliki payung hukum.
Persoalan lainnya, sambung dia, ialah proses panjang yang harus dilalui oleh pendaftar hingga nantinya bisa lolos untuk mendapatkan modal usaha.
Setidaknya, ada tujuh proses yang harus dilalui yang dikenal dengan istilah P1 hingga P7. Proses itu dimulai dari pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan, dan permodalan.
Di samping itu, menurut Trubus, ada problem modal usaha yang harus diberikan kepada peserta yang sudah lolos.
"Persoalannya sampai saat ini belum ada bank yang bersedia kecuali Bank DKI," katanya.
Karena alasan tersebut, bisa dibilang bahwa OK OCE adalah program yang sebetulnya tidak berjalan dengan optimal. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut OK OCE program gagal di Jakarta. Dalam kalkulasinya, program OKE OCE yang menargetkan 40.000 unit usaha hanya diaplikasikan 150 unit.
"Program OKE OCE yang diangkat itu gagal diterapkan di Jakarta, dari target 40 ribu, hanya aplikasi 150 orang, itu pun belum semuanya berhasil," ujar Hasto di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu (17/3/2019).
Sebelumnya, saat debat ketiga Cawapres di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu (17/3/2019), Sandiaga Uno mengemukakan tentang kekuatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai solusi, karena serapan lapangan kerja dari UMKM mencapai 99,9 persen dari total 5,5 juta UMKM.
Sandi pun 'menjual' program yang sempat menjadi andalannya itu sebagai solusi,
"Jika kita berpihak pada UMKM, 67 persen PDB disumbang dari UMKM. Karena itu kami tawarkan OKE OCE dengan melakukan pelatihan, pendampingan hingga akses permodalan," ujarnya.