Situasi Politik Tak Mendukung, Perang Melawan Kartel Pangan Disetop Dulu
Foto: Merdeka
Sumber.com - Menyedihkan, barangkali itu kata yang menggambarkan kondisi pasar pangan di Indonesia saat ini. Kegiatan kartel atau monopoli telah menguasai nyaris 100 persen pasar pangan di Indonesia. Menurut Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas), produk-produk pangan Bulog saat ini hanya mengusai pasar sebesar 6%.
Sedangkan sisanya 94% dikuasai oleh kartel.
“Karena 94% pasar bebas di masalah pangan dikuasai kartel-kartel, Bulog negara hanya menguasai 6%,” ungkap Buwas di Gedung Bulog, Jakarta, (21/5/2019).
Buwas menyebut bahwa pemerintah mestinya mengelola kegiatan pangan sehingga tidak memunculkan kartel-kartel baru, salah satunya dengan cara mensupply beras ke semua Bulog.
“Tentunya harus pemerintah semua yang mengelola sehingga nggak timbul kartel-kartel baru. Kalau nggak dikasih supply beras semua ke Bulog, maka yang pertama Bulog bakal stuck,” sambungnya.
Selain itu, Buwas juga memprediksi tanpa adanya sinergi, perdagangan di pasar akan menjadi luar dan bebas. Sehingga akhir-akhirnya masyarakat yang bisa dirugikan.
“Kedua, terjadi pasar bebas di lapangan dan kualitas tak terjamin dan akhirnya bebas dan kualitas murah dan ada permintaan orang dong manfaatkan ajang bisnis dan itu sudah terbukti,” tegas dia.
Buwas pun menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan upaya untuk menangkap mafia. Beberapa sudah diamankan. Namun dikarenakan situasi politik saat ini sedang tidak menentu, manuver pun dihentikan untuk sementara waktu.
“Sudah (kartel ditangkap). Tetapi karena situasi nggak bisa, situasi politik ini kita slow dulu. Bulog jelas orangnya, gampang kalau kita sampaikan masyarakat secara terbuka ngerjain petani dan masyarakat pasti akan dibunuh." kata Buwas.
Selain urusan kartel yang telah menggerogoti pasar pangan, Buwas tidak bisa mengerti mengapa negeri ini tak pernah bisa lepas dari aktivitas impor beras. Sungguh ironis, Indonesia sebagai negara agraris dan salah satu penghasil beras terbesar di dunia sudah saatnya tak impor beras lagi.
Meski demikian, memotong aliran impor beras bukan hanya tugas Bulog, tetapi semua stakeholder. Siapa pun yang terkait dengan perberasan harus bahu membahu mengatasi masalah serius ini. Dari sisi produksi beras, kondisi Indonesia jauh tertinggal dibandingkan sejumlah negara di kawasan ASEAN.