OTT Bowo Golkar, Elektabilitas Jokowi Berantakan?
Foto: Tempo
Sumber.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mengomentari OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Caleg Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso. Fahri mengatakan bahwa ditangkapnya Bowo akan membuat elektabilitas Calon Presiden Joko Widodo berantakan.
Menurut dia, OTT tersebut membuat masyarakat berpikir soal permainan politik uang di kubu petahana.
"Ini berantakan, kan. Masyarakat sederhana saja mikirnya, "oh begini ternyata, duit kita dipakai untuk money politic"," kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Jumat (29/3).
Fahri menambahkan bahwa menurut informasi dalam OTT tersebut KPK menemukan amplop bernama calon tertentu, namun KPK tidak mengumumkan calon yang dimaksud. Fahri pun meminta KPK untuk lebih transparan dalam menyampaikan informasi.
"Amplop itu katanya ada nama calon tertentu, ada gambar calon tertentu. Itu jadi, masalah pokoknya, kalau tidak transparan akan repot," sambung dia.
Lebih lanjut mantan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta agar BUMN sebagai lembaga negara tetap diawasi. Dia menyebut bahwa BUMN saat ini ada sekitar 150 an, namun semuanya memiliki pengawasan yang buruk.
"Saya terus terang ya ada kecemasan soal penggunaan BUMN, karena BUMN kita sekarang ada 150-an, dan BUMN kita di periode ini terburuk pengawasannya," tegasnya.
Diketahui KPK telah menetapkan Bowo dan Asty sebagai tersangka kasus dugaan suap. Selain itu, ada seseorang bernama Indung yang ditetapkan sebagai tersangka.
Bowo diduga menerima duit suap dari Asty agar membantu proses perjanjian kembali penggunaan kapal-kapal PT HTK oleh PT Pupuk Indonesia Logistik untuk distribusi pupuk. Dari bantuannya itu, Bowo meminta jatah USD 2 per metrik ton.
Menurut KPK, Bowo sudah menerima tujuh kali duit yang diduga suap dari Asty. Jumlah itu terdiri atas Rp 89,4 juta yang diterima Bowo melalui Indung saat operasi tangkap tangan (OTT) dan enam penerimaan sebelumnya, yang disebut KPK sebesar Rp 221 juta dan USD 85.130.