Soeharto Bapak Pembangunan RI, Jokowi Bapak Pembangunan Desa (?)
Foto: Tempo
Sumber.com - Badan Koordinasi Nasional Pembangunan, Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan Desa (Bakornas P3KD) bakal memberikan penghargaan berupa gelar 'Bapak Pembangunan Desa' kepada Presiden Joko Widodo.
Hal itu akan dilakukan dalam acara Silaturahmi Nasional Pemerintahan Desa Se-Indonesia pada 30 Maret-3 April.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan penyematan gelar Bapak Pembangunan Desa kepada Jokowi tidak politis.
"Enggak ada, enggak ada (kepentingan politis), enggak ada kampanye," kata Tjahjo di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Selasa (19/3).
Tjahjo menilai pemberian gelar dari para perangkat desa seluruh Indonesia itu adalah bentuk apresiasi kepada Jokowi. Menurut dia, para perangkat desa pun tak menyalahi aturan memberikan sebuah penghargaan kepada presiden.
"Sah-sah saja. Itu kan namanya aspirasi. Aspirasi dari pada kepala desa. Sah-sah saja," ujarnya.
Gelar Bapak Pembangunan sebetulnya bukan barang baru di Indonesia. Soeharto juga didapuk sebagai pemilik gelar tersebut. Soeharto diberi gelar melalui melalui Tap MPR No V tahun 1983. Namun penyematan gelar tersebut nyatanya diwarnai dengan polemik.
Pro dan kontra sempat mewarnai pemberian gelar Bapak Pembangunan ini. Meski sempat direm, akhirnya Soeharto dengan lapang dada menerima gelar yang disematkan padanya setelah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mendesak Soeharto untuk menerimanya.
"Penghargaan rakyat itu bagi saya adalah penghargaan terhadap keputusan rakyat sendiri yang telah berhasil memilih seorang pemimpin yang dapat melaksanakan tekad rakyat untuk membangun," kata dia waktu itu.
Sementara, gelar Bapak Pembangunan Desa untuk Jokowi juga diwarnai dengan polemik. Kantor Staf Presiden (KSP) melalui Moeldoko menyebut bahwa pembangunan infrastuktur yang berjalan dengan baik membuat Jokowi pantas mendapatkan gelar itu.
Moeldoko beralih pembangunan infrastuktur Jokowi dilakukan secara merata, tidak hanya di Pulau Jawa.
"Kalau Presiden, atau pak Jokowi ingin membangun hanya berorientasi pencapaian voters, untuk mencari suara pada 2019, pak Jokowi cukup membangun infrastruktur di Jawa," kata Moeldoko, Jumat (8/2/2019).
Namun Moeldoko tidak memungkiri bahwa ada juga reaksi dari rakyat yang lebih menekankan kata infrastuktur ketimbang pembangunan. Pasalnya dalam penilaian rakyat, Jokowi identik dengan keberhasilan dari sisi infrastruktur.
"Ada hal yang perlu diluruskan, karena banyak yang pandangan yang sementara menurut saya tidak pas. Padahal di beberapa daerah, ada yang menyampaikan pak Jokowi itu bapaknya infrastruktur Indonesia," tegasnya.