Pemilu 2019 Banyak Makan Korban, Haris Azhar: Lima Tahun Lagi Ga Akan Ada Yang Mau Jadi KPPS
Ilustrasi Via Blogger
Sumber.com - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar mengatakan bahwa banyaknya korban yang meninggal dunia di Pemilu 2019 terjadi karena adanya kesalahan sistem selama penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia tahun ini. Dia menyebut meski Pemilu 2019 dibanggakan sebagai pemilu terbesar, namun juga menyebabkan kematian yang serentak.
"Kita ini punya masalah yang cukup serius, ada Pemilu serentak yang diselenggarakan dan dibangga-banggakan sebagai Pemilu terhebat, tapi juga menyebabkan kematian yang hampir serentak, gara-gara sistem ini semua" ujar Haris dalam program Catatan Demokrasi Kita TVOne, Selasa (7/5).
Haris juga mengkritik kebijakan soal potongan pajak yang didapatkan Petugas KPPS yang mendapatkan bayaran dari pemerintah. Diketahui, meski digaji sebesar lima ratus ribu rupiah, petugas KPPS mendapatkan pajak dengan kisaran kurang lebih tiga puluh ribu rupiah.
"Ini sistem voluntary, kesukarelaan atau ditunjuk sebagai pekerjaan. Kalau hubungan kerja, kenapa kena pajak padahal satu hari kerja. Kalau kesukarelaan kenapa diambil pajak?" sambungnya.
Haris menyebutkan, dalam masalah kematian ini, ada sejumlah faktor seperti kesehatan, ketenagakerjaan, pajak hingga manipulasi laporan kesehatan petugas KPPS.
"Jadi kalau ada simplifikasi penyelenggaraan pemilu serentak, di saat yang sama ada meninggal serentak, dan ada karangan bunga ucapan selamat di KPU," jelas Haris.
Lebih lanjut Haris meminta agar tragedi kematian yang menimpa para Petugas KPPS diusut tuntas dan segera dilakukan langkah antisipatif. Jika tidak maka pada penyelenggaraan pemilu berikutnya tidak akan ada warga yang bersedia menjadi Petugas KPPS.
"Lima tahun lagi, ada pemilu, nggak akan ada yang mau jadi KPPS," pungkasnya.