Perlu Dievaluasi, Perekrutan Petugas KPPS Ternyata Asal-Asalan
Foto: Tempo
Sumber.com - Pesta demokrasi Pemilu 2019 meninggalkan luka yang mendalam. Setidaknya ada 500 an Petugas KPPS yang meninggal dunia selama helatan lima tahunan itu. Belum lagi, ribuan orang yang dirawat di rumah sakit. Diduga para korban mengalami kelelahan saat bertugas.
Psikolog Universitas Indonesia, Tika Bisono, mengatakan bahwa pemilu tahun ini harus dilakukan evaluasi, terutama terkait peristiwa tewasnya para Petugas KPPS. Tika mengatakan ada proses rekrutmen yang tidak baik serta prosedur cara kerja yang tidak menunjukan sikap profesional.
“Setuju harus dilakukan evaluasi. Juga perlu dilakukan investigasi atas peristiwa-peristiwa meninggalnya para petugas KPPS itu. Sebab, saya sendiri menyaksikan, paling tidak ada tiga hal utama yang tidak dijalankan. Yaitu, proses rekrutmen petugas KPPS yang tidak baik, operasional dan kerja-kerja mereka yang tidak menerapkan standar yang jelas dan logistik yang tidak memadai,” kata dia dilansir Kantor Berita Rmol.co Rabu (29/5).
Tika mencontohkan beban kerja para Petugas KPPS yang dinilai tidak proporsional karena jumlah pekerjaan diluar batas kemampuan. Jika pekerjaan dilakukan orang yang sebelumnya memiliki penyakit tertentu, maka besar kemungkinan dia akan berpotensi mengalami kelelahan.
"Yang sekarang kan ada berlembar-lembar kertas suara yang harus mereka urusi, dengan jumlah pemilih per TPS yang ratusan orang. Itu sangat menguras energi dan bisa menyebabkan kelelahan. Apalagi, jika petugas KPPS itu ternyata ada yang sudah mengalami sakit sebelumnya, namun dipaksakan, ya fatal jadinya," sambungnya.
Jika seseorang sudah mengalami kelelahan, kata Tika, mestinya dia tidak melanjutkan pekerjaan dan harus beristirahat. Namun yang terjadi adalah mereka tetap bekerja karena tuntutan.
"Kalau sudah letih ya jangan dipaksakan. Beristirahatlah. Jangan diteruskan, jangan sampai rontok. Penyakit bawaan yang ada bisa jadi makin parah dan bisa mengancam nyawa,” bebernya.
Diketahui, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Evi Novida Ginting membenarkan jika dalam proses perekrutan para anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak melalui tes kesehatan terlebih dulu. Sehingga, tidak diketahui rekam medis para anggota KPPS yang kemudian bertugas di lapangan.
Menurutnya, jika dilakukan tes medis maka akan sedikit orang yang berminat untuk menjadi Petugas KPPS.
"Tidak ada (tes kesehatan), dan itupun kalau kita minta (medical check up jadi syarat-red), misalnya kalau ada tes, kemungkinan tidak ada orang yang mau jadi petugas KPPS," ujar Evi kepada Okezone, Jumat, 26 April 2019.