KPK Bersih-Bersih, 'Polisi Taliban' Terancam?
Ilustrasi Via Alinea
Sumber.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan pergantian kepemimpinan dikarenakan masa jabatan Ketua KPK Agus Rahardjo akan selesai. Panitia Seleksi (Pansel) dibentuk, kemudidain Yenti Ganarsih didapuk sebagai ketua. Beberapa lembaga digandeng, ada satu syarat yang harus dimiliki Ketua KPK kelak; calon pimpinan tidak pernah terpapar radikalisme.
"Akan ada penelusuran rekam jejak ke Polri, Kejaksaan, KPK, PPATK, MA, BIN, BNPT. Karena kami juga penting agar jangan ada kelompok yang terkait radikalisme," ujar Yenti di Kantor Kementerian Sekretariat Negara Jakarta, Senin (20/5/2019) silam.
Dalam kontestasi politik tanah air, radikalisme ini kerap dikaitkan dengan pendukung Paslon Nomor Urut 2 di Pilpres 2019, Prabowo Subianto. Setidaknya itu menurut asumsi yang keluar dari Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - Ma'ruf Amin.
"Yang melingkari Pak Prabowo adalah rata-rata, mohon maaf ya dengan segala hormat itu banyak orang-orang yang berpikiran track record nya berpikiran radikal selama ini," ujar Juru Bicara TKN Abdul Kadir Karding saat ditemui di Posko Jokowi-Ma'ruf Amin, Sabtu (12/1/2018).
Politikus PKB itu menyatakan bahwa kelompok radikal yang mengelilingi kubu Prabowo-Sandiaga merupakan fakta yang tak bisa dibantah. Ia sendiri menilai kehadiran kelompok radikal itu tentu menghawatirkan bagi kelompok Islam moderat, seperti NU dan Muhammadiyah. Tuduhan yang sama pun terlontar dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD.
Mahfud mengistilahkannya dengan sebutan 'Islam Garis Keras', namun dengan pengertian yang kurang lebih mengacu pada hal yang sama.
Di KPK sendiri, ada dugaan bahwa radikalisme tersebut ada di internal lembaga. Dalam kolom opini yang dilansir dari beritacenter.com, Denny Siregar menyebut bahwa ideologi radikalisme ini sudah menjadi desas-desus sejak lama. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Indonesian Police Watch (IPW) melalui Neta S Pane yang menyebut ada 'Polisi Taliban' di KPK.
Kelompok yang dimaksud adalah kelompok agamis dan ideologis.
Disebutkan Denny polisi Taliban ini punya kekuatan yang penuh, untuk mengungkapkan kasus mana saja yang harus diangkat dan mana yang mesti dikandangkan. Dengan kata lain, KPK bisa menentukan mana kasus yang akan diangkat, atau dibiarkan begitu saja.
Dimata Neta, belakangan yang banyak dibekuk oleh KPK justru berasal dari tokoh pendukung Jokowi. Dia mencatat selama periode Januari hingga April 2019, sebagian besar Operasi Tangkap Tangan (OTT) terjadi pada pejabat partai pendukung Jokowi.
"Sejak Januari hingga April, sebagian besar yang ditangkap OTT (operasi tangkap tangan) belakangan adalah pejabat partai koalisi 01. Sulit mengatakan mereka netral, memangnya 02 tidak korupsi?" ujar Neta kepada wartawan, Minggu (5/5) dilansir dari gatra.com.
Neta mengatakan KPK telah menujadi alat politik bagi kelompok tertentu. Ia melayangkan tuduhan kepada penyidik KPK Novel Baswedan ada di kubu paslon 02, Prabowo-Sandiaga. Neta membandingkan kasus Novel dengan Deputi Penindakan KPK, Irjen Pol Firli Brigjen Firli yang diduga telah bermanuver.
"Novel ada di kubu 02, kenapa tak diperiksa dewan etik? Sementara Firli diperiksa karena bermanuver. Seharusnya Komisioner tidak diam dan jangan bermain politik," ungkap Neta.
Berkaitan dengan maksud istilah Polisi Taliban, secara definisi artinya adalah sekelompok orang di lingkungan KPK yang terafiliasi dengan kelompok radikal. Sebagai contoh adalah Bambang Widjojanto yang belakangan muncul ke permukaan sebagai Kuasa Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
Kemudian ada pula Novel Baswedan. Bukti-bukti kedekatan Novel dengan Prabowo sempat heboh dibicarakan warganet beberapa waktu lalu setelah dirinya tampak berswafoto dengan kubu 02. Selain itu, Novel juga lantang mendesak Jokowi agar kasus penyiraman air keras kepada dirinya lekas diungkap.
Novel sendiri adalah sepupu Anies Baswedan yang diketahui menjadi orang 'buangan' Jokowi karena pernah dipecat sebagai Mendikbud. Selain itu, Novel juga pernah dijanjikan akan diangkat sebagai Ketua KPK jika Prabowo - Sandi terpilih sebagai presiden dan wakil, seperti disampaikan oleh Juru Bicara BPN Andre Rosiade.
Jika memang benar dugaan Polisi Taliban ada di lingkungan KPK, maka keberadaannya akan terancam dalam waktu dekat. Terutama setelah aturan yang menyebut bahwa pimpinan KPK pengganti Agus Rahardjo nantinya harus betul-betul bersih dari radikalisme.