Ada Yang 'Benci', Alasan PKS Tak Diajak Gabung Koalisi Jokowi
Foto: Seruji
Sumber.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kemungkinan besar akan tetap menjadi oposisi meski kontestasi Pilpres 2019 telah selesai. PKS akan tetap sendiri berada diluar pemerintah, meski partai yang lain dalam koalisi Prabowo Subianto - Sandiaga Uno condong untuk menjadi bagian dari pemerintah.
Di sisi kubu Jokowi sendiri tak ada ajakan kepada PKS untuk bergabung. Padahal jika dihitung berdasarkan rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) perolehan suara PKS bisa dibilang cukup baik. Dalam Pileg 2019, PKS memperoleh 11.493.663 atau 8,21 persen. Angka ini tentu lebih baik dibanding suara Demokrat yang mendapatkan 10.876.507 atau 7,77 persen dan PAN dengan 9.572.623 atau 6,84 persen.
Dosen Komunikasi Politik Universitas Brawijaya, Anang Sudjoko menilai ada alasan kenapa PKS tidak diajak untuk bergabung dengan Jokowi CS, yaitu soal rekam jejak PKS itu sendiri. Karena alasan itu, ada salah satu partai pengusung Jokowi yang tidak ingin PKS bergabung, dan posisi partai tersebut sangat kuat di koalis.
"PKS dikenal sebagai partai yang sampai saat ini identik dengan real opposition political party. Ada parpol di koalisi pengusung Jokowi yang anti-PKS dan parpol ini sangat kuat posisinya," ujar Anang saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (30/7).
Anang mengatakan bahwa pada akhirnya PKS bisa saja menjadi seorang diri di oposisi. Namun di sisi lain, ada keuntungan yang bisa didapatkan bagi PKS yaitu para simpatisan akan lebih militan terhadap partai besutan Sohibul Iman tersebut.
"Tetapi ini bisa menjadikan PKS sebagai partai yang konsisten dan ini bisa berbuah pada militansi yang semakin tinggi pada diri simpatisan," sambung dia.
Sementara, PKS sendiri mengharapkan agar rakyat berterima kasih kepada PKS yang akan menjadi oposisi. Alasannya, oposisi akan membuat demokrasi menjadi lebih berkualitas.
"Dengan cara itu maka harapan dengan adanya demokrasi yang lebih berkualitas, demokrasi yang lebih substantif akan bisa dilaksanakan," kata Wakil Ketua Dewan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/7).