Menanti 'Adu Gulat' PSI dan PKS di DKI
Foto: Aruspolitik
Sumber.com - Bukan rahasia lagi, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tak akur dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Jika PSI getol menyuarakan nasionalisme, PKS justru memiliki senjata agama. Jaringan tarbiyah yang sudah dibangun lama dikonversi menjadi kekuatan partai. Wajar saja narasi keduanya selalu berbuah perseteruan.
Misalkan, soal wacana PSI mengumandangkan anti perda syariah yang mengundang reaksi keras dari partai besutan Sohibul Iman itu. Kemudian isu poligami, dan lain sebagainya.
Untuk menyatakan penolakannya terhadap politisasi agama, Sekjen PSI Raja Juli Antoni menyebut PSI haram untuk berkoalisi dengan PKS. Dengan kata lain, kehadiran partai anak bawang itu tak lain adalah untuk memberangus hal-hal yang berbau politisasi agama.
Di Pemilu 2019 sendiri, PSI memang gagal ke Senayan. Meski iklannya sering nongol di layar kaca, namun apa mau dikata PSI tak bisa mengumpulkan suara sampai 4%. Artinya tidak lolos ambang batas parlemen. Suara PSI diperkirakan hanya sekitar 2% saja. Atau meraup 3 juta suara.
Namun bukan lantas PSI tak bisa masuk ke pemerintah. Satu-satunya peluang adalah di DKI Jakarta, meski bukan pada level nasional.
Juru Bicara PSI Dedek Prayudi pede menyebut bahwa PSI bisa meraih 8 kursi di DPRD DKI, berdasarkan perhitungan internal partai. Untuk itu, PSI akan hadir sebagai oposisi dari Gubernur Anies Baswedan.
"Terkait DPRD DKI Jakarta, tentu PSI sudah men-declare melalui Ketua DPW PSI Jakarta Bro Michael Victor Sianipar bahwa kami akan memosisikan diri sebagai oposisi konstruktif dari Gubernur Anies Baswedan," ujar Juru Bicara PSI Dedek Prayudi dilansir CNNIndonesia.com, Senin (20/5).
Namun jangan lupakan bahwa di DPRD DKI juga ada PKS. Dedek sendiri menegaskan bahwa PSI akan tetap berada pada jalur sebagai partai nasionalis. PSI tetap akan menyuarakan penentangan pada aturan yang berbau diskriminatif, sehingga secara ideologis PSI merupakan partai penyeimbang dari PKS.
Dedek pun tak menampik realitas politik di parlemen yang sarat akan lobi-lobi alias negosiasi. Kendati berseberangan dengan PKS, PSI tidak serta merta "menjegal" setiap aturan yang dikeluarkan.
Untuk menyiasatinya, PSI sudah memiliki Direktorat Penelitian Kebijakan dan Perundang-undangan. Misinya, menghasilkan kajian ilmiah tentang kebijakan rancangan undang-undang/peraturan daerah.
"Bisa dilakukan jika punya kesamaan misi. Kami pun oposisi dari Anies, tidak ada alasan bagi kami untuk menjadi koalisi. Lalu apakah kami akan menjegal? Ketika kami akan melakukan political position itu tidak hanya berdasarkan kepentingan politik kami," tuturnya.
Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno memprediksi PSI akan menjaga jarak dengan Anies Baswedan. Kendati terdapat negosiasi politik, menurut dia, PSI akan tetap keras sebagai oposisi.
"Pasti menjaga jarak dengan Anies; keras sebagai oposisi. Terhadap PKS, tetap berseteru." kata dia.
Sementara, meski akan terlibat adu gulat, dalam struktur di DKI PS dan PKS akan tetap melakukan politik pertemanan, bukan sebagai musuh.
"Tapi, di dalam politik, tidak ada yang namanya musuh abadi. Tampak di permukaan, kalau sudah masuk sistem yang mengemuka itu politik pertemanan; tidak ada permusuhan yang sejati," sambungnya.
Aksi 22 Mei di depan Gedung Bawaslu Jl. MH Thamrin Jakarta diwarnai dengan kemunculan wanita bercadar yang sempat diduga teroris https://t.co/xSC8oZpEES#SumberBerbagi #HukumPolitik
— Sumber Media (@SumberMedia) May 24, 2019