Para Elit Politik Harus Bertanggung Jawab Atas Insiden 22 Mei
Foto: Tribunnews
Sumber.com - Insiden 22 Mei menyisakan luka untuk demokrasi. Sikap para elit politik disebut tidak bisa menjadikan suasana lebih teduh, tapi justru memperkeruh. Demikian disampaikan KontraS, Lokataru Foundation, dan LBH Jakarta dalam press rilis.
Dalam risil tersebut, ada dua hal yang disorot.
"Pertama, aparat kepolisian untuk memastikan kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat mendapatkan perlindungan jaminan keamanan. Termasuk meminimalisir segala bentuk represivitas yang dapat menambah eskalasi kekerasan dan jatuhnya korban jiwa. Kami menyerukan kepada pihak Kepolisian untuk tetap menjadikan prinsip-prinsip proporsionalitas, serta penghormatan, penghargaan, perlindungan, serta pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagai pembatasan dan rel dalam merespon dan menyikapi masa aksi di lapangan.
Kedua, para elit politik dari kedua belah kubu (pemerintah dan Prabowo – Sandiaga Uno) menghentikan pernyataan dan kebijakan yang dapat memicu eskalasi kekerasan, serta melakukan upaya aktif untuk meredakan situasi dan kondisi yang terjadi." bunyi rilis tersebut yang diterima 22 Mei 2019.
Rilis juga menyinggung soal pemblokiran media sosial yang dilakukan oleh pemerintah karena dinilai mengekang kebebasan bersuara warga negara. Pemblokiran juga melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu disinggung pula soal beberapa korban tewas dalam Aksi 22 Mei.
Mereka adalah Farhan Syafero (20), Adam Noorsan (17), Yudianto Rizki Ramadhan (19), Rayhan (15) dan Abdul Aziz (?). Mayoritas korban meninggal karena tertembak. Padahal, polisi menyatakan tidak akan membekali personilnya dengan senapan api dan peluru tajam.
Menteri Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengklaim bahwa perusuh yang ada dalam Aksi 22 Mei bukanlah bagian dari aksi demonstrasi. Mereka datang membuat suasana gaduh https://t.co/AAecqwYFfL#SumberBerbagi #HukumPolitik
— Sumber Media (@SumberMedia) May 23, 2019