Jatah Menteri PKB dan NU Memang Harus Dipisah, Kata Pengamat

Jatah Menteri PKB dan NU Memang Harus Dipisah, Kata Pengamat

abdulkadirkarding

Ilustrasi Via Tribunnews

 

Sumber.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah meminta jatah menteri yang akan tergabung dalam Kabinet Joko Widodo periode kedua. Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding mengatakan bahwa jatah PKB itu beda dengan jatah Nahdatul Ulama (NU), sehingga keduanya harus dipisah. 

 

"Saya kira beda ya, kalau ada jatah-jatah pasti beda karena NU juga bekerja, PKB sebagai partai juga bekerja, jadi beda," ujar Karding di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Jumat, 5 Juli 2019.



Hal yang sama diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengatakan sedang mengupayakan agar jatah PKB dan NU dipisahkan.

 

"Kami usahakan," ujar Cak Imin di kediaman Wapres terpilih Ma'ruf Amin di Jalan Situbondo Nomor 12, Jakarta pada Jumat, 5 Juli 2019.

 

Pengamat politik Hasanuddin Ali menilai sebaiknya menteri PKB dan NU memang harusnya dipisahkan. Alasnnya, meski keduanya memiliki kedekatan, tapi tidak semua anggota dan simpatisan NU memilih PKB. 

 

"Meski NU dan PKB beririsan, tapi tidak semua anggota dan simpatisan NU memilih PKB," ujar Hasan dilansir TIMES Indonesia di Jakarta, Selasa (9/7/2019). 

 

Ali menegaskan bahwa baik PKB ataupun NU memiliki peran yang cukup penting dalam pemenangan Jokowi. Namun keduanya memiliki peran yang berbeda. Jika NU fokos membentengi isu populisme agama, maka PKB menyasar pada pemenangan caleg di pemilu legislatif. 

 

"Peran NU dalam pemenangan Jokowi lebih kepada menangkal iso soal populisme agama yang berhembus sangat kencang saat pilpres, sementara PKB sebagaimana partai-partai lain lebih fokus pada pemenangan caleg-caleg nya di pemilu legislatif," ucapnya.

 

Sebelumnya, Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur, Agoes Ali Masyhuri (Gus Ali) blak-blakan meminta jatah menteri untuk kader NU di kabinet Jokowi - Ma'ruf. Sebab, ujar dia, tidak ada dukungan politik yang gratis atas kontribusi tokoh dan warga NU dalam kemenangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.



Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar juga mengatakan telah menyiapkan kader terbaik untuk diajukan sebagai menteri dalam Kabinet Kerja Joko Widodo periode 2019-2024.

 

"Kalau siap, sejak dulu siap," kata Miftachul di Jakarta pada Ahad, 23 Juni 2019.