Secara Politik, Tak Etis Gerindra Gabung Jokowi CS
Foto: Tempo
Sumber.com - Sinyal Partai Gerindra untuk bergabung dengan Koalisi Joko Widodo semakin kuat. Jalan tersebut terbuka lebar setelah Ketum Gerindra Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Jokowi sebelum kemudian lanjut ke pertemuan dengan Ketum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.
Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Johanes Tuba Helan mengatakan bahwa secara politik jika Gerindra bergabung dengan koalisi Jokowi tidak etis.
"Sangat tidak etis secara politik jika parpol yang mendukung Prabowo bergabung dalam koalisi mendukung pemerintahan Jokowi," kata dia dilansir Republika Senin (30/7).
Johanes menambahkan bahwa alasannya adalah karena pada Pilpres 2019 kedua kubu merupakan seteru yang bertarung merebut kekuasaan. Saat ini pemenang pertarungan tersebut sudah ada, jika yang kalah bergabung dengan sang pemenang maka itu diluar etika politik.
"Sangat tidak etis secara politik. Kemarin mereka bertarung merebut kekuasaan (presiden) dan sudah ada pemenang, lalu yang kalah berkoalisi itu berlawanan dengan etika politik," kata mantan Kepala Ombudsman Perwakilan NTT-NTB itu.
Dia juga menegaskan bahwa mestinya Gerindra mengakui kemenangan Jokowi dan menerima kekalahan. Idealnya Gerindra tetap berada di oposisi dan mengawal jalannya pemerintahan.
"Artinya, seharusnya yang sudah kalah, menerima saja kekalahan dan tetap sebagai oposan di luar pemerintahan, untuk mengawal jalannya pemerintahan," sambung dia.
Johanes menilai bahwa oposisi diperlukan sebagai pengawas roda pemerintahan Jokowi selama lima tahun kedepan.