Ibukota Pindah Dari Jakarta Adalah Wacana Sejak Jaman Belanda, Bagaimana Di Era Jokowi?
Ilustrasi Via Blogger
Sumber.com - Presiden Joko Widodo ngotot ingin memindahkan Ibukota dari Jakarta. Jokowi keukeuh dan serius menggarap niatan itu. Ada beberapa hal yang jadi pertimbangan Jokowi. Dalam rapat terakhir di Kantor Presden, Jokowi menyebut bahwa salah satunya adalah kondisi Jakarta banjir dan macet.
"Kalau kita lihat, banjir besar setiap musim hujan sangat ekstrim, menjadi ancaman di Jakarta," katanya saat pembukaan Ratas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4).
Jokowi menjelaskan banjir menjadi isu lama yang menjadi permasalahan di Jakarta. Di sisi lain, saat musim kemarau pun cadangan air bersih di ibukota hanya mencapai 20% dari kebutuhan masyarakat karena pencemaran terjadi secara umum di sungai-sungai utama di Jakarta. Jokowi menambahkan kemacetan kronis juga menjadi titik kendala utama di Jakarta.
Apalagi, jumlah penduduk semakin membludak di Pulau Jawa yang mencapai 57% dari total penduduk. Sedangkan populasi di Sumatera hanya sebesar 21%, Kalimantan 6%, Sulawesi 7%, dan Papua-Maluku cuma 3%.
Sebetulnya, wacana pindah ibukota bukan barang baru. Isu ini bahkan muncul sejak era Kolonial Belanda. Awalnya, wacana pemindahan Ibu Kota muncul pada era Gubernur Jenderal Hindia Belana Herman Willem Daendels. Pusat pemerintahan yang pada saat itu berada di Batavia - nama lain Jakarta - akan dipindah ke Surabaya.
Tak hanya Surabaya, ada beberapa daerah yang berpotensi menjadi Ibu Kota selain Surabaya, salah satunya Bandung.
Namun gagasan tersebut hanya berkembang sebagai wacana dan tak pernah terealisasi.
Di era kemerdekaan, ide memindahkan ibukota muncul kembali. Alasannya pada saat itu terjadi kekacauan di Jakarta akibat datangnya pasukan Belanda. Beberapa daerah pun menawarkan diri, seperti Bandung, Malang, Surabaya, Surakarta, Kabupaten Temanggung dan Magelang, sampai dengan Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Presiden Soekarno saat itu memilih Palangkaraya karena dianggap tempat yang mulia sehingga dianggap cocok. Namun akhirnya niat itu urung dilakukan. Dalam pidato peringatan ulang tahun ke 437 Jakarta pada 22 Juni 1964, Sukarno akhirnya menetapkan Jakarta sebagai Ibu Kota negara melalui Undang-Undang (UU) 10/1964.
Rencana tersebut kemudian terulang di era Orde Baru. Kali ini giliran Soeharto yang ingin memindahkannya ke Jonggol, Bogor. Lagi-lagi rencana ini gagal sebelum kembali mencuat di Era Susilo Bambang Yudhoyono. SBY bahkan telah membentuk sebuah tim khusus untuk mengkaji pemindahan ibukota.
Dua periode menjabat, cita-cita itu tak kunjung terealisasi.
Sebelum kemudian Jokowi kembali merencanakan niatan tersebut. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan bahwa rencana tersebut bakal terealisasi. Dikatakan, Jokowi akan memindahkan ibukota ke luar Jawa.
"Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini dan tentunya akan dilanjutkan dengan rapat terbatas berikutnya," kata Bambang usai rapat pembahasan ibu kota baru di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (29/4).
Lebih lanjut ia mengatakan keputusan ini didasari oleh berbagai pertimbangan yang sudah dikaji oleh kementeriannya. Salah satunya bahwa ibu kota baru harus memiliki lokasi strategis secara geografis, yaitu berada di tengah wilayah Indonesia.
"Tengah ini adalah memperhitungkan barat ke timur atau utara ke selatan. Untuk merepresentasikan keadilan dan mendorong percepatan khususnya wilayah timur Indonesia. Jadi kita dorong ibukota yang Indonesia sentris." katanya.
Namun begitu Bambang tidak menyebut lokasi secara spesifik. Dia pun menepis tuduhan bahwa ibukota akan dipindah ke Jakarta.
"Tadi tidak membicarakan lokasi sama sekali dan spesifik, dan ini beneran, bukan hanya ke wartawan, tadi beneran tidak dibahas soal lokasi, jadi jangan buat cerita," tekannya.
Sejatinya sejak jaman kolonial wacana pindah ibukota telah mengemuka, namun hingga saat ini belum terealisasi. Di sisi lain, Jokowi tampaknya terlihat yakin bahwa dengan segala permasalahan yang ada di Jakarta, pusat pemerintahan memang harus dipindahkan. Akankah Jokowi mencatat sejarah dengan melakukan hal yang pernah bisa dilakukan pemimpin negara kita sebelumnya?
DKI Jakarta kini memikul dua beban sekaligus: sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik, juga pusat bisnis. Banyak negara memindahkan ibu kotanya, sementara kita hanya menjadikannya gagasan di setiap era Presiden.
— Joko Widodo (@jokowi) April 30, 2019
Menurut Anda, di mana sebaiknya ibu kota negara Indonesia? pic.twitter.com/sl7NljisE5