Kinerja KPU Dipermasalahkan BPN, Dibela TKN
Foto: Radarcirebon
Sumber.com - Sekretariat Jenderal (Seknas) Prabowo-Sandi akan menggelar konferensi pers. Di sana beberapa narasumber yang hadir akan mengupas tentang apa saja masalah netralitas penyelenggara pemilu dengan tajuk "Menyoal Netralitas KPU".
Dari jadwal yang diterima kalangan wartawan, akan hadir banyak pembicara dalam acara itu. Diantaranya mantan Komisioner KPU RI Chusnul Mariyah, akademisi Suyatno, pendiri Habib Rizieq Shihab (HRS) Center Abdul Chair Ramadhan dan politikus Partai Bulan Bintang (PBB) Ahmad Yani.
Akan ada pula Ketua Tim Siber Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Agus Maksum, Ketua Umum Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (APTSI) Alfian Usman, serta Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi Neno Warisman.
Sejak hari pencoblosan Pemilu Serentak pada 17 April 2019, BPN memang mempermasalahkan kinerja KPU. Setidaknya, BPN menemukan adanya 1.261 laporan tindakan kecurangan dalam pemilu 2019. Laporan itu didapat BPN dari seluruh wilayah Indonesia.
"Data yang sudah masuk mengenai kecurangan ada sejumlah 1.200 kasus di TPS yang mencerminkan atau indikasi kecurangan," kata Direktur Media dan Komunikasi BPN Hashim Djojohadikusumo di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (20/4/2019).
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Relawan Badan Pemenangan Ferry Mursyidan Baldan menyebut timnya baru saja menerima puluhan laporan baru. Jika ditotal, BPN menerima 1.261 laporan kecurangan pemilu 2019.
Sementara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo - Ma'ruf Amin mengklaim bahwa memang benar terjadi kesalahan yang dilakukan KPU. Anggota TKN Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa KPU telah melakukan kesalahan teknis yakni soal penginputan data.
“Ya kesalahan aritmatik teknis. Itu kan semua bisa diperbaiki,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/4).
Pembelaan Hasto ini mendapat serangan balik sejumlah tokoh. Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM), Bin Firman Tresnadi menanggapi santai.
“Tentu saja Hasto harus membela KPU, pasang badan untuk melindungi KPU,” katanya.
Bin Firman mengungkapkan bahwa Hasto dalam hal ini melakukan pembelaan terhadap KPU karena faktor keuntungan bagi kubu Jokowi dan PDIP.
“Apa yang dilakukan KPU saat ini menguntungkan bagi Jokowi dan partainya (PDIP)” pungkasnya.