Jokowi dan Cerita Perburuan Harta Cendana; Akankah Sampai Ke Austria?
Foto: Merdeka
Sumber.com - Juli 1998, Majalah Time membuat sebuah berita yang cukup menghebohkan waktu itu. Muncul laporan bahwa sejumlah besar uang yang terkait dengan Indonesia telah bergeser dari bank di Swiss ke bank lain di Austria, yang sekarang dianggap sebagai tempat yang lebih aman untuk deposito gelap.
Pemindahan itu menarik perhatian Departemen Keuangan Amerika Serikat, yang melacak gerakan-gerakan seperti itu, dan memulai penyelidikan diplomatik di Wina. Kini, sebagai bagian dari penyelidikan selama empat bulan yang mencakup 11 negara, TIME telah mengetahui bahwa sebanyak $9 miliar uang Soeharto dipindahkan dari Swiss ke rekening bank yang ditunjuk di Austria.
Angka tersebut tidak buruk untuk seorang pria yang gaji jabatan presidennya $1.764 dalam sebulan ketika dia meninggalkan kursi RI 1. (Suharto kemudian menyangkal bahwa ia memiliki deposito bank di luar negeri dan bersikeras bahwa kekayaannya berjumlah hanya 19 hektar lahan di Indonesia, ditambah $2,4 juta dalam tabungan.)
Miliaran dolar AS itu hanyalah sebagian dari kekayaan Suharto. Meskipun krisis moneter Asia telah memangkas kerajaan keluarga secara signifikan, mantan Presiden Suharto dan anak-anaknya tetap memiliki kekayaan yang mengejutkan. Kekayaannya dibangun selama lebih dari tiga dasawarsa dari serangkaian perusahaan, monopoli, dan kontrol atas sektor-sektor besar kegiatan ekonomi di Indonesia, mulai dari ekspor minyak hingga ibadah haji yang dilakukan setiap tahun ke Mekkah.
Menurut data dari Badan Pertanahan Nasional dan majalah Properti Indonesia, keluarga Suharto sendiri atau melalui entitas perusahaan mengontrol sekitar 3,6 juta hektar real estate di Indonesia, sebuah area yang lebih besar dari total wilayah Belgia. Luas area itu termasuk 100 ribu meter persegi ruang kantor utama di Jakarta dan hampir 40 persen dari seluruh provinsi Timor Leste.
Di Indonesia, enam keturunan Suharto memiliki prosentase saham yang signifikan di setidaknya 564 perusahaan, dan kepentingan luar negeri mereka termasuk ratusan perusahaan lain, tersebar dari Amerika Serikat hingga Uzbekistan, Belanda, Nigeria, dan Vanuatu. Anak-anak Suharto juga memiliki banyak sumber kekayaan.
BJ Habibie kemudian menugaskan Jaksa Agung waktu itu Andi Ghalib untuk menyelidiki kebenaran berita itu. Anehnya, Andi Ghalib malah meminta izin kepada Soeharto untuk melacak hartanya sendiri dengan alasan tidak bisa melacak rekening seseorang tanpa mendapatkan persetujuan dari pemiliknya.
"Tidak mungkin bank Swiss mau membuka data rekening tanpa seizin orang yang punya rekening."kata Andi.
Tentu saja pegawai Bank Swiss tersenyum dan mengatakan berita itu tidak benar, lalu menghibur Andi Ghalib dengan mengatakan akan membantunya jika Soeharto sudah jadi tersangka. Dan sampai kematiannya, Soeharto tidak pernah dijadikan tersangka.
Peristiwa Andi Ghalib itu bisa disebut peristiwa pertama dan terakhir pelacakan harta Soeharto di bank Swiss. Andi Ghalib kemudian sempat dituding korupsi oleh Teten Masduki karena ada dana miliaran rupiah masuk ke rekening pribadinya.
Baru kemudian di era Joko Widodo, perburuan kembali dilakukan. Ia membuat program-program seperti Tax Amnesty dan kerja sama dengan negara-negara ASEAN dalam membuka jejak harta koruptor. Senin, 4 Februari lalu, Indonesia menandatangani MLA Mutual Legal Assistance dengan Swiss, dalam rangka mengembalikan harta rampokan itu kembali ke negeri ini.
Jokowi melakukannya dengan cukup serius. Di level nasional, Jokowi mulai melacak jejak harta kekayaan Soeharto melalui Yayasan Supersemar. Gedung Granadi di eksekusi, sejumlah aset pun ikut disita. Namun Jokowi bukan lantas tidak mendapatkan perlawanan. Pada 29 Juni 2016, PN Jaksel mengabulkan perlawanan eksekusi Yayasan Supersemar.
PN Jaksel menyatakan Yayasan Supersemar sudah menyalurkan dana pendidikan ke yang berhak.
Tapi pada 19 Oktober 2017, MA menolak perlawan eksekusi Yayasan Supersemar itu. Menurut MA, perlawanan eksekusi Yayasan Supersemar nebis in idem. Mengantongi putusan itu, Jaksa Agung mengajukan permohonan eksekusi. Perlahan, uang negara yang diselewengkan yayasan bisa diambil kembali.
Tahun 2019 ini merupakan tahun penentuan bagi Prabowo Subianto dan keluarga besar cendana, karena sejak 4 Februari 2019 lalu perburuan harta karun pemimpin terkorup dan legendaris itu memperoleh titik cerah. Indonesia dan Swiss menandatangani kesepakatan (Mutual Legal Assistance) yang disetujui tanggal 14 September 2018 lalu.
Disebutkan: The bilateral agreement on mutual legal assistance creates a basis in international law upon which justice authorities in the two countries can cooperate on detecting and prosecuting criminal activities, in particular crimes such as corruption and money laundering.
Prabowo sendiri belakangan sering plesiran ke luar negeri. Setelah ke Brunei beberapa hari lalu, dia juga menyambangi Dubai Rabu (29/05) hari ini. Hanya sejam di UEA, dia langsung terbang ke Wina, Austria. Tempat terakhir ini memunculkan kecurigaan kita, jika mengacu pada berita TIME tahun 1998 silam.
Ada harta karun milik (mantan) mertua Prabowo di sana, yang hingga saat ini belum bisa tersentuh. Akankah Jokowi mampu melakukannya?