Kata BPN Soal Tim Pantau Pencaci Jokowi Bentukan Wiranto: Lebih Kejam Dari Orba
Foto: Tribunnews
Sumber.com - Menko Polhukam Wiranto mewacanakan akan membuat Tim Hukum Nasional untuk mengkaji tokoh yang melanggar hukum pascapemilu. Wiranto mengatakan bahwa tim hukum tersebut nantinya akan mengkaji semua ucapan, pemikiran dan tindakan tokoh yang melanggar hukum.
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno buka suara. Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahaean mengatakan, Wiranto telah membuat Indonesia masuk ke era yang lebih kejam daripada Orde Baru. Bahkan, Ferdinand dengan terang-terangan menyebut rencana Wiranto itu mirip sekali dengan gaya komunis China.
"Saya pikir kita memasuki sebuah era yang lebih kejam dari pada era Orde Baru bahkan ini agak mirip-mirip dengan gaya komunis di China ya," kata Ferdinand, Selasa (7/5/2019).
Ferdinand mengatakan bahwa hakikat demokrasi adalah kebebasan, namun hal itu tidak didapatkan di rezim saat ini. Dia menyebut bahwa rezim saat ini tidak pantas memerintah di sebuah negara demokrasi.
"Maka tidak sepatutnya rezim seperti ini memerintah di sebuah negara demokrasi dan sebuah negara hukum. Konsekuensi dari negara kita adalah negara hukum dan menganut demokrasi adalah adanya kebebasan," sambungnya.
Lebih lanjut politisi Demokrat itu meminta agar Wiranto lebih banyak belajar tentang hukum, demokrasi dan lebih belajar lagi soal arti kebebasan berpendapat.
"Saya sarankan Menkopolhukam Wiranto lebih banyak belajar tentang hukum, lebih banyak belajar tentang demokrasi dan apa itu arti sebuah kebebasan berpendapat," tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Menko Polhukam Wiranto berencana membentuk tim hukum nasional untuk merespons tindakan, ucapan, maupun pemikiran tokoh yang mengarah ke perbuatan melawan hukum. Wiranto mengatakan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi tokoh yang melanggar dan melawan hukum.
"Kita [akan] membentuk tim hukum nasional yang akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, siapapun dia yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukum," ungkap Wiranto.