Diluar Batas Kewajaran, Hingga H+2 Lebaran Situng KPU Belum Rampung
Foto: Tribunnews
Sumber.com - Sejak mengumumkan pemenang Pemilu 2019 beberapa waktu lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum merampungkan perhitungan suara melalui situng. Bahkan hingga H+2 lebaran saat ini, perhitungan belum selesai.
Menangapi belum juga tuntasnya Situng KPU, pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Institute for Policy Studies Muhammad Tri Andika meminta agar kinerja KPU diaudit. Pasalnya, masyarakat perlu tahu apa alasan KPU belummenyelesaikan rekapitulasi pada Situng, setelah 17 hari mengumumkan hasil rekap secara manual.
Tri mengatakan bahwa belum selesainya situng saat ini berada diluar batas kewajaran.
"Ini sangat di luar kewajaran. Logikanya, KPU sudah memiliki seluruh data di tiap TPS sehingga telah mengumumkan hasil rekap manual pada 21 Mei yang lalu. Namun mengapa sampai saat ini Situng KPU belum selesai? Saya kira ada yang kurang pas di sini. Perlu ada audit kinerja, baik terhadap Situng KPU, maupun pada tahapan yang lainnya. Karena ini berkaitan dengan penggunaan uang rakyat, serta KPU memegang peranan penting dalam demokrasi Indonesia," ujar Tri Andika dalam rilis persnya, Jumat (7/6/2019).
Tri menambahkan bahwa KPU harus memberikan penjelasan, terutama alasan tidak menyelesaikan perhitungan situng padahal data sudah lengkap.
"Kita perlu tahu apa alasan KPU belum menyelesaikan Situng KPU, sementara data sudah lengkap. Harus ada penjelasan terbuka dari KPU. Kita khawatir ini akan membentuk opini seolah-olah KPU melawan putusan Bawaslu untuk mencermati proses situng" sambungnya.
Lebih lanjut dia pun mendesak KPU agar terbuka dalam menyampaikan segala informasi, pasalnya selama ini KPU terlihat baik dimata publik dan merupakan lembaga milik seluruh masyarakat Indonesia.
"Untuk memperbaiki persepsi publik, saya kira KPU harus bersikap terbuka. Saya kira tidak bijak membiarkan Situng KPU yang belum selesai seperti ini. Saya kira KPU tidak punya masalah internal, karena selalu terlihat baik di publik. Jika pun ada, tentu kita perlu tahu, karena KPU ini milik seluruh rakyat Indonesia" pungkasnya.